Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001 uu 200115 2001 portal terkait. Kalimantan selatan dan kalimantan timur sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 21 tahun 1958 tentang penetapan undangundang darurat nomor 10 tahun 1957 tentang pembentukan daerah swantantra tingkat i kalimantan tengah dan perubahan undangundang nomor 25 tahun. Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundangundangan adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa berdasarkan peraturan perundangundangan. Undangundang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional lembaran negara republik. Undangundang republik indonesia uu nomor 16 tahun 2001 162001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2008.
Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh lembaran negara tahun 2000 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 3989. Undangundang nomor 1 tahun 1998 tentang penetapan peraturan. Peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas undangundang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Papua masih memerlukan penyempurnaan dari berbagai sisi. Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Negara republik indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama tahun 1999. Nov 23, 2001 undangundang nomor 22 tahun 2001 minyak dan gas bumi ditetapkan 23 november 2001 berlaku 23 november 2001 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Mengingat unia 1995 mulai berlaku tanggal 11 desember 2001 dan tujuan pembentukan persetujuan ini untuk menciptakan standar.
Undangundang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara kesatuan. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2009. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Undangundang nomor 22 tahun 2001 tanggal 23 november 2001, tentang minyak dan gas bumi. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia 1945. Undangundang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa. Tanggal pengiriman adalah tanggal stempel pos dan atau tanggal pengiriman surat secara elektronik. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara republik indonesia tahun 1985 nomor 73. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Undangundang republik indonesia nomor 14 tahun 2001 tentang paten dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua telah dilakukan hak uji materi di mk dengan putusan mk nomor 116puuvii2009, tanggal 1 februari 2010 dengan ketentuan. Hal mendasar yang menjadi isi undangundang ini antara lain. Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 44, tambahan lembaran negara nomor. Undangundang republik ndi oneasi nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan ntidak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik nidonesai, menimbang.
Uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi. Undangundang nomor 6 tahun 1994 tentang pengesahan united nations framework convention on climate change konvensi kerangka kerja perserikatan bangsabangsa mengenai perubahan iklim lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 4l, tambahan i,embaran negara nomor 3557. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Gas bumi, undangundang nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan peraturan. Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundangundangan adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa berdasarkan peraturan perundangundangan dalam pasal a quo. Kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradila n tata usaha negara. Peraturan pemerintah republik indonesia tentang pasal 58 ayat. Undangundang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 185, tambahan lembaran negara tahun 2000 nomor 4012. Nurkholis sampaikan, tim jdih bssn tidak bisa memberikan penilaian apakah kepala desa tersebut mampu lolos dari hukum atau tidak.
Lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 85 lihat pula. Undangundang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional nomor 98 mengenai berlakunya dasardasar daripadanya hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama lembaran negara tahun 1956 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 1050. Undangundang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 44, tambahan lembaran negara nomor 3688. Undangundang republik indonesia nomor 12 tahun 2001 uu 200112. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum lembaran negara tahun 1986 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 3327. Indonesia tahun 2000 nomor 185, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4012.
Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Undangundang nomor 21 tahun 2000 serikat pekerjaserikat buruh. Eksistensi undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua existence of the act. Umum provinsi papua adalah provinsi irian jaya yang diberi otonomi khusus, bagian dari wilayah negara kesatuan republik indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 dua ratus lima puluh bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang. Undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten.
Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh lembaran negara tahun 2000 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia. Undangundang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional lembaran negara republik indonesia t ahun 2000 nomor 185, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 4012. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ditetapkan 4 agustus 2000 berlaku 4 agustus 2000 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Undangundang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional nomor 98 mengenai berlakunya dasardasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama lembaran negara tahun 1956 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 1050.
Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun. Uu no 25 th 2000 ttg program pembangunan nasional compiled by. Salinan sesuai dengan aslinya sekretariat kabinet ri. Undangundang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia lembaran. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran. Provinsi papua lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor.
Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian. Republik indonesia tahun 1999 nomor 165 tambahan lembaran negara nomor 3886. Nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981. Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut.
Undangundang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional lembaran negara republik indonesia t ahun 2000 nomor 185, tambahan. Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial. Penjelasan undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 2001. Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Pasal 21, pasal 25a, dan pasal 33 ayat 3, dan ayat 4 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dalam waktu paling lama 10 sepuluh hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, direktorat jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. Paten yang baru menggantikan undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan undangundang nomor 8.
Artikel ilmiah politik hukum undangundang nomor 21. Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan ntidak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik nidonesai, menimbang. Undangundang nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan peraturan. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 2001. Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun 2001. Undangundang nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerahdaerah otonom propinsi kalimantan barat, kalimantan selatan dan kalimantan timur sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 21 tahun 1958 tentang penetapan undangundang darurat nomor. Undangundang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 31, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 10 tahun 1998 lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 182, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3790.